A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk memastikan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan secara terarah, diperlukan pembagian tugas, sasaran kinerja, indikator, target, serta bukti kerja yang jelas.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Atasan PPID Kalurahan Serut sekaligus sebagai dokumen pendukung pengelolaan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Tahun 2026.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan kejelasan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID.
2. Menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang terukur.
3. Memastikan kebijakan dan keputusan terkait layanan informasi dilaksanakan secara tertib.
4. Menjadi dasar monitoring, evaluasi, dan penyusunan eviden kinerja KIP.

C. Kedudukan

Atasan PPID adalah Lurah Serut yang bertanggung jawab memberikan arahan, pengawasan, persetujuan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik melalui PPID Kalurahan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas Pokok

1. Menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Kalurahan Serut.
2. Memberikan arahan dan pembinaan kepada PPID dalam pelaksanaan tugas.
3. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan, daftar informasi, dan dokumen layanan sesuai kewenangan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan Informasi Publik.
5. Memastikan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan Pengujian Konsekuensi.
6. Mengevaluasi kinerja PPID dan menetapkan tindak lanjut perbaikan.
7. Mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

B. Tanggung Jawab

1. Ketersediaan kebijakan dan dukungan penyelenggaraan KIP.
2. Kepatuhan layanan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Perlindungan informasi yang dikecualikan dan data pribadi.
4. Tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, keberatan, dan pengaduan.
5. Tersedianya dokumen pertanggungjawaban penyelenggaraan KIP.

C. Wewenang

1. Memberikan arahan kepada PPID dan bidang-bidang terkait.
2. Meminta laporan pelaksanaan layanan informasi.
3. Menyetujui atau menetapkan dokumen sesuai kewenangan.
4. Meminta perbaikan terhadap layanan dan dokumentasi yang belum sesuai.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPID.

BAB III

SASARAN KINERJA, RENCANA PELAKSANAAN DAN STANDAR HASIL KERJA

A. Sasaran Kinerja

C. Standar Hasil Kerja dan Eviden

Setiap pelaksanaan tugas harus menghasilkan dokumen yang dapat diverifikasi. Eviden sekurang-kurangnya meliputi:

1. Keputusan/penetapan terkait KIP.
2. DIP dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
3. Dokumen Pengujian Konsekuensi.
4. Notulen dan berita acara rapat/monev.
5. Laporan layanan Informasi Publik.
6. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi.
7. Dokumen pengaduan/keberatan apabila ada.
8. Dokumentasi kegiatan pendukung lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Sasaran Kinerja dan Uraian Tugas ini menjadi pedoman bagi Atasan PPID dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan Serut Tahun 2026. Dokumen dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan, struktur organisasi, atau kebutuhan pelayanan.